Pengelolahan potensi hibah sebagai pendapatan daerah

 

 Pendahuluan

Belanja bantuan hibah merupakan salah satu rekening belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menarik perhatian public dan seringkali menjadi tajuk utama pada media massa. Hal tersebut dikarenakan banyak pihak yang membutuhkan bantuan hibah tersebut dan banyak kepentingan yang dapat dikomodir,baik untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan politik tertentu. Pemberian bantuan hibah oleh pemerintah daerah menjadi rawan penyalahgunaan terutama menjelang adanya pemilihan umum kepala daerah,dimana terdapat kecenderungan bantuan hibah digunakan sebagai alat politik pencitraan oleh kepala daerah/wakil kepala daerah,terutama kepala daerah incumbent yang mencalonkan dirinya kembali dalam ajang pemilihan umum kepala daerah untuk periode kedua. Bisa juga disalahgunakan untuk para tim sukses yang dianggap telah berjasa dan dalam menggolkan kepala daerah/wakil kepala daerah yang sedang menjabat. Berbagai praktik modus yang digunakan melalui penganggaran dalam APBD,sehingga peruntukannya banyak yang kurang tepat sasaran. Walaupun sebenarnya banyak masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memang sangat membutuhkan bantuan tersebut secara ril dan rasional.[1]

A. HIBAH SEBAGAI PENDAPATAN DAERAH

1.Definisi Hibah

            Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing,badan/lembaga asing,badan/ lembaga internasional,pemerintah,badan/ lembaga dalam negeri atau perorangan baik dalam bentuk devisa,rupiah maupun barang dan atau jasa.termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

            Hibah yang di berikan kepada daerah adalah sebagai salah satu bentuk hubungan keuangan antara pemerintah dan daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan daerah dan dikelompokkan sebagai salah satu komponen lain-lain pendapatan dalam APBD. Penerimaan ini bersifat tidak mengikat karena tidak harus dibayar kembali oleh daerah.

            Definisi hibah menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.

Sedangkan menurut hukum  perdata hibah/penghibahan adalah suatu persetujuan/perjanjian dengan pihak myang menghibahkan,pada waktu iaa masih hidup,secara Cuma-Cuma dan tak dapat ditarik kembali.

Defenisi dan Pengertian Hibah menurut regulasi diindonesia antara lain :

1.      Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara tidak mendefenisikan secara khusus hibah. UU ini hanya menjelaskan bahwa pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman/hibah kepada pemerintah daerah,pemerintah/lembaga asing,perusahaan negara/daerah atau sebaliknya dengan persetujuan DPR dan terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD. Hibah yang diterima pemerintah pusat dapat diteruskan kepada pemerintah daerah.

2.      UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara tidak mendefenisikan secara khusus hibah, namun menjelaskan bahwa pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman/hibah kepada pemerintah daerah/BUMN/BUMD sesuai yg tercantum dalam UU APBN. Pemerintah dapat menerima hibah dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan dan  yg telah ditetapkan dalam UU APBN. Hibah yg diterima dapat diteruskan kepada pemda/BUMN/BUMD.

3.      UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendefenisikan  hibah adalah penerimaan daerah yang berasal  dari pemerintah negara asing,badan/lembaga asing,badan/lembaga internasional,pemerintah,badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan,baik dalam bentuk devisa,rupiah maupun barang dan jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

4.      PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan pendapatan dan belanja hibah di pemerintah daerah. Peraturan pemerintah tersebut menyatakan bahwa lain-lain pendapatan yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan,yang meliputi hibah,dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

5.      PP No. 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2008  mengatur tentang barang yang dihibahkan oleh instansi pemerintah kepada pihak lain. PP ini mendefenisikan hibah sebagai pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah,dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat,antar pemerintah daerah,atau dari pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada pihak lain.

6.      PP No. 90 Tahun 2010 tentang penyusunan RKA/KL menjelaskan bahwa salah satu jenis belanja adalah belanja hibah (dan penerusan hibah)[2]

2. Sumber Hibah

Hibah kepada pemerintah daerah dapat bersumber dari :

a.       Pemerintah;

b.      Pemerintah daerah lain;

c.       Badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri;dan

d.      Kelompok masyarakat/perorang dalam negeri.

Hibah dari pemerintah dapat bersumber dari :

a.       Pendapatan APBN;

b.      Pinjaman Luar Nzegeri;dan/atau

c.       Hibah Luar Negeri.

Hibah pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri dapat bersumber dari pemerintah negara asing,badan/lembaga asing,badan/lembaga internasional dan donor lainnya.

3. Kriteria Pendapatan Hibah

1. berasal dari pemerintah negara asing,badan/lembaga asing,badan/lembaga internasional,dan       pemerintah lain atau berasal dari badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan;

Pemberi hibah adalah negara asing atau badan/lembaga asing atau badan/lembaga internasional,atau suatu pemerintah daerah,badan/lembaga dalam negeri,dan perseorangan baik dalam dan luar negeri yang memberikan bantuan kepada pemerintah pusat/daerah.

2. Tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah;

Pemberian secara Cuma-Cuma tanpa menuntut pengembalian atas pemberian bantuan yang diberikan baik berupa barang yang sma atau dalam bentuk lain.

3. tidak ada timbale balik/balasan secara langsung dari penerima hibah kepada pemberi hibah;

Hibah yang diterima tidak mempersyaratkan adanya kewajiban untuk memberikan imbalan/balasan dalam bentuk apapun atas bantuan yang diterima.

4. dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah;

Hibah dituangkan dalamz suatu perjanjian antara pemberi dan penerima yang mengatur maksud pemberian hibah,penggunaan hibah,dan pengelolaan hibah yang transparan dan akuntabel.[3]

4. Jenis Dan Klasifikasi Pendapatan Hibah

Berdasarkan beberapa peraturan perundangan terkait dengan pendapatan hibah,maka pendapatan hibah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah menurut mekanisme penganggaran

            a. Hibah yang direncanakan

hibah yang direncanakan adalah hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanan dan penganggaran dan diterima oleh entitas yang mempunyai fungsi pemberdaharaan umum (BUN atau BUD).

b. Hibah Langsung

hibah langsung adalah hubah yang diterima langsung oleh KL/SKPD tanpa melalui entitas yang mempunyai fungsi pemberdaharaan (BUN/BUD). Hibah ini tidak termasuk perencanaan  karena hibah diterima tanpa ada naskah perjanjian sebelumnya. Namun demikian,hibah langsung yang diterima dalam periode tahun berjalan dan dapat dimasukkan dalam dokumen perubahan anggaran pada saat penyusunan perubahan anggaran,maka hibah langsung dimaksud dapat beralih menjadi hibah yang direncanakan.

2. Pendapatan Hibah menurut bentuknya

a.       Dalam bentuk uang berupa rupiah,valuta asing atau devisa yang diupahkan;

b.      Dalam bentuk surat berharga;

c.       Dalam bentuk barang; dan

d.      Dalam bentuk jasa termasuk asistensi,tenaga ahli,beasiswa,dan pelatihan.

3. Pendapatan Hibah menurut sumbernya

            a. pendapatan hibah dalam negeri yang berasal dari :

                1). Pemerintah pusat bila diterima oleh pemerintah daerah;

                2). Pemerintah daerah bila diterima oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya.

            b. pendapatan hibah luar negeri yang berasal dari :

1)       Negara Asing;

2)       Lembaga donor multilateral;

3)      Lembaga keuangan asing; dan

4)       Lembaga non keuangan asing.

5. Mekanisme Pendapatan Hibah

a. Pemerintah Pusat

prinsip umum dari pendapatan hibah sesuai dengan pasal 38 UU No.1/2004 dan tugas pokok dan fungsinya maka menteri keuangan selaku BUN/pejabat yang diberi kuasa yang dapat menerima hibah baik yang berasazl dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini berkorelasi langsung dengan pencatatannya yang juga dfilakukan oleh menteri keuangan atau kuasanya untuk melakukan pencatatan atazs pendapatan hibah tersebut.

Atas pendapatan hibah yang diterima oleh pemerintah pusat tersebut kemudian dapat diteruskan kepada pemerintah daerah/BUMN/BUMD baik sebagai pemberian pinjaman (pendapatan hibah yang terus dipinjamkan )[4] dengan mengikuti ketentuazn mekanisme hibah dari sisi penganggaran.

Untuk pemerintah pusat,jika dilihat dari sisi mekanisme penganggaran,maka untuk mekanisme hibah adalah sebagai berikut :

            1) Hibah Terencana

Pada pemerintah pusat,untuk hibah yang direncanakan telah melalui proses perencanaan dan penganggazran serta tertuang di dalam APBN sebagai salah satu sumber pendanaan belanja pemerintah pusat/daerah. Hibah yang direncanakan ini karena telah melalui proses tersebut diatas,maka secara sistem diterima dan dicatat/dilaporkan oleh BUN.

Mekanisme pendapatan hibah yang direncanakan pada pemerintah pusat dimasukkan dalam dokumen anggaran entitas pelaporan yang mempunyai fungsi pemberdaharaan dengan mekanisme penarikan hibah sebagai berikut :

a)      Hibah diterima dalam bentuk tunai disetor langsung ke rekening kas umum negara atau rekening lain     yang  ditentukan bendahara umum negara; 

b)      pembukaan LC;

c)      pembayaran langsung (direct payment);

d)      pembukaan rekening khusus (Special account)

            2. Hibah Langsung

Pada pemerintah pusat,untuk hibah langsung tidak melalui proses perencanaan dan penganggaran serta tertuang di dalam APBN sebagai salah satu sumber pendanaan belanja pemerintah pusat. Karena belum direncanakan sebelumnya,maka jenis hibah ini umumnya tidak diterimaz melalui BUN, melainkan diterima lanhsung oleh K/L. untuk memastikan agar hibah berikut belanja bersumber dari hibah langsung tersebut dapat tercatat,maka dilakukan proses pengesahan pengakuan pendapatan hibah serta belanja yang bersumber dari hibah yang dimaksud.

2.1. Hibah langsung berbentuk uang

a)      Mekanisme pendapatan hibah langsung bentuk barang/jasa secara garis besar mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut :

b)      barang/jasa/surat berharga langsung diterima oleh satuan kerja kementrian negara/lembaga atau satker di lingkungan BUN;

c)      satker kementrian negara/lembaga atau satker dilingkungan BUN dapat langsung menggunakan barang/jasa/surat berharga yang diterima tersebut sesuai dengan tujuan pemberian hibah;

d)      dilakukan pengajuan pengesahan atas pendapatan hibah langsung berbentuk barang/jasa/surat berharga tersebut oleh K/L atau satker dilingkungan BUN kepada BUN atau kuasa BUN;

e)      seluruh pendapatan hibah yang diterima KL disajikan sebagai pendapatan BUN;

f)       satker kementrian negara/lembaga atau satker dilingkungan BUN penerima hibah wajib menyajikan barang/surat berharga atas pendapatan hibah langsung dalam bentuk barang/surat berharga pada neraca.

catatan :

untuk hibah dalam bentuk jasa,jika terdapat kesulitan dalam hal mendapatkan dokumen-dokumen pendukung terkait dengan aspek pengakuan dan pengukurannya,maka dapat diungkapkan dalam CALK. Namun demikian manajemen penerima hibah langsung pada satker atau kementrian negara/lembaga semestinya membuat pernyataan tentang hal tersebut.

b. Pemerintah Daerah

untuk pemerintah daerah,jika dilihat dari sisi mekanisme penganggaran,maka untuk mekanisme hibah adalah sebagai berikut :

1) Hibah yang direncanakan

Pada pemerintah daerah,untuk hibah yang direncanakan telah melalui proses perencanaan dan penggaran serta tertua di dalam APBD sebagai salah satu sumber pendanaan belanja pemerintah daerah. Hibah yang direncanakan ini karena telah melalui proses tersebut diatas,maka secara sistem seharusnya diterima oleh BUD untuk kemudian tertuang didalam dokumen pelaksaan anggaran sebagai sumber dana dalam pembelanjaan SKPD. Pendapatan hibah ini kemudian dicatat oleh BUD.

Mekanisme pendapatan hibah yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1) dimasukkan dalam dokuen anggaran entitas pelaporan yang mempunyai fungsi pemberdaharaan umum (BUD).

2) hibah diterima dalam bentuk tunai disetor langsung ke rekening kas umum daerah atau rekening lain yang ditentukan bendaharaan umum daerah.

3) mekanisme pendapatan hibah luar negeri pada pemerintah terbagi menjadi beberapa metode cara penarikan sebagai berikut :

            a. merupakan penerusan hibah dari pemerintah pusat

            b. hibah luar negeri yang disetorkan langsung ke RKUD.

            2) Hibah Langsung

Pada pemerintah daerah,untuk hibah langsung tidak melalui proses perencanaan dan penganggaran serta tertuang di dalam APBD sebagai salah satu sumber pendanaan belanja pemerintah daerah. Karena belum direncanakan sebelumnya,maka jenis hibah ini umumnya tidak diterima melalui BUD,melainkan diterima langung oleh SKPD. Untuk memastikanagar hibah berikut belanja yang sumber dananya dari hibah langsung tersebut dapat tercatat,maka dilakukanlah proses pengesahan pengakuan pendapatan hibah serta belanja yang bersumber dari hibah yang dimaksud. Proses pengesahan ini diajukan oleh SKPD penerima kepada BUD.

Contoh :

1. pendapatan hibah terencana

a. pendapatan hibah dari negara lain dapat dalam bentuk bagian yang melekat pada pinjaman luar negeri atau batuan Cuma-Cuma karena perjanjian bilateral maupun multilateral.

Ø  Bantuan pemerintah australia kepada pemerintah indonesia di lingkungan kementrian tertentu dalam rangka pelaksanaan akreditasi pendidikan agama yang dialokasikan dalam APBN,melalui proses penganggaran dan dituangkan dalam dokumen anggaran sebagai salah satu sumber dana untuk membiayai kegiatan.

Ø  Pendapatan hibah pemda DKI yang berasal dari penerusan hibah pemerintah pusat.

b. pendapatan hibah dari organisasi internasional.

Ø  Bantuan islamic development bank (IDB) berupa pendanaan untuk pembangunan gedung laboratorium kepada pemerintah indonesia melalui kementrian tertentu yang dialokasikan dalam APBN,melalui proses penganggaran dan dituangkan dalam dokumen anggaran.

Ø  Bantuan IDB berupa pengadaan seperangkat alat laboratorium kepada pemerintah indonesia melalui kementrian tertentu yang dialokasikan dalam RKAKL.

Ø  Bantuan IDB untuk mendatangkan tenaga ahli pemasangan,uji coba dan pelatihan tenaga teknis lokal untuk pengoperasian laboratorium pada salah satu Perguruan Tinggi Agama Negeri (PTAN).

c. pendapatan hibah dari pemerintah pusat,pemerintah daerah,perusahaan maupun perorangan.

Ø  Pendapatan hibah yag berasal dari pemerintah daerah atau dari pemerintah pusat berupa bantuan Cuma-Cuma sesuai  perjanjian.

Ø  Pendapatan hibah PTAN dari peroragan atau perusahaan.

2. Pendapatan Hibah Langsung

a. pendapatan hibanh langsung dari negara lain dapat dalam bentuk bantuan Cuma-Cuma dan tidak direncanakan serta tidak masuk dalam dokumen anggaran.

Ø  Bantuan pemerintah jepang berupa seperangkat alat pemantau/detektor tanda bahaya gempa/tsunami kepada kementrian tertentu yang tidak dialokasikan dalam APBN dan tidak dituangkan dalam dokumen anggaran kementrian yang bersangkutan.

Ø  Bantuan pemerintah jerman kepada pemerintah daerah tertentu berupa seperangkat alat komunikasi yang tidak direncanakan dan tidak dituangkan dalam RKA-SKPD.

b. pendapatan hibah dari organisasi internasional dalam bentuk bantuan Cuma-Cuma karena program dari organisasi internasional yang bersagkutan.

Ø  WHO memberikan bantuan berupa laboratorium penguji flu burung kepada satuan kerjadaerah tertentu yang tidak dialokasikan dalam APBD dan tidak dituangkan RKA-SKPD.

c. pendapatan hibah pemerintah puat yang diterima dari pemerintah daerah lain dapat dalam bentuk bantuan Cuma-Cuma yang diterima secara langsung yang tidak mzemenuhi syarat bantuan sosial karena tidak memenuhi unsur risiko sosial.

Ø  Bantuan pemerintah daerah berupa uang tnai kepada pemerintah daerah lain untuk menanggualangi bencana alam.

d. pendapatan hibah dari perusahaan/perorangan dapat dalam bentuk bantuan Cuma-Cuma secara langsung yang tidak memenuhi syarat bantuan sosial karena tidak memenuhi unsur risiko sosial.

Ø   Pengusaha timur tengah memberikan bantuan secara langsung dalam bentuk barang satu buah masjid kepada PTAN dimalang.

Ø  Pengusaha timur tengah memberikan bantuan secara langsung dalam bentuk barang satu buah masjid terapung kepada pemerintah kota palu.

Ø  Sebuah perusahaan BUMN di provinsi banten memberikan bantuan secara langsung berupa semen untuk membangun masjid di salah satu PTAN di serang.

6. Prinsip Dasar Pemberian Hibah ke Daerah

·         Hibah kepada pemerintah daerah bersifat menunjang program pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebijakan pemerintah serta merupakan urusan daerah;

·         Hibah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan dalam negeri,kegiatannya merupakan kebijakan pemerintah atau dapat diusulkan oleh kementrian negara/lembaga;

·         dalam hal hibah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pinjaman luar negeri,kegiatannya telah diusulkan oleh kementrian/lembaga;

·         hibah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari hibah luar negeri,kegiatannya dapat diusulkan oleh kementrian negara/lembaga dan pemerintah daerah;

·          hibah diberikan kepada pemerintah daerah ditetapkan oleh menteri keuangan setelah berkoordinasi dengan menteri pada kementrian negara/pimpinan lembaga terkait;

·         hibah yang bersumber dari dalam negeri (pemerintah,pemerintah daerah lain,badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri,dan kelompok masyarakat/perorang) dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dan pemberi hibah.

·         hibah yang bersumber daru luar negeri (bilateral,multilateral,dan sumber lainnya) dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri (NPHLN) antara pemberi hibah luar negeri dan hibah tersebut dapat diteruskan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) antara pemerintah dengar pemerintah daerah;dan

·          hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri diprioritaskan untuk daerah dengan kapasitas fiscal rendah

B. PENGELOLAAN POTENSI PENDAPATAN HIBAH OLEH DAERAH

1. Pengelolaan Hibah Daerah

·         Penerimaan hibah oleh pemerintah daerah dikelola dan dilakukan secara transparan dan     akuntabel sesuai peraturan perundangan.

·         Pemerintah daerah menjaga agar penggunaan dana hibah sesuai dengan maksud,tujuan dan ketentuan yang dipersyaratkan untuk menghindari pengeluaran yang ineligible.

·         Kepala Daerah atau kuasanya melakukan pembayaran selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah diterimanya dana di rekening tersendiri yang bersifat khusus sebagai bagian dari RKUD.

·         Dalam hal penyaluran hibah tahap terakhir telah dilakukan,kepada daerah atau kuasanya menyampaikan laporan penggunaan hibah dan dokumen terkait selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah pemindahbukuan hibah dari RKUN atau rekening khusus ke rekening tersendiri yang bersifat khusus bagian dari RKUD.

2. Permasalahan dalam Pengolahan Hibah

a.       Hibah luar negeri yang masuk dalam mekanisme APBN/APBD

ü  pemerintah daerah memperoleh penerusan hibah dari luar negeri. Hibah tersebut dianggarkan dalam APBN dan APBD. Hibah diterima melalui BUN dan diteruskan ke BUD. Misalnya pemerintah jerman memberikan bantuan hibah untuk pembangunan jalan pasca tsunami di pulau nias. Penerimaan hibah tersebut pertama-tama masuk ke BUN dalam ranah pengelolaan APBN selanjutnya ditransfer ke BUD dan dimasukkan dalam APBD.

b.      Hibah langsung berupa uang dari luar negeri kepada kementrian negara/lembaga

ü  penerimaan hibah berupa uang dari negeri yang langsung diberikan kepada kementrian negara/lembaga atau kepada pemerintah daerah tanpa melalui BUN /BUD. Contoh,Bappenas mengkoordinasikan penerimaan hibah dari negara donor dengan mekanisme transfer dana langsung dari pemberi hibah ke rekening bappeda kabupaten/kota. Bappeda kabupaten/kota mentransfer langsung dana hibah ke SKPD terkait. Kesepakatan penerimaan hibah ditandatangani oleh pemberi hibah dan bappenas,kementrian dalam negeri dan gubernur. Sebagai contoh selanjutnya pada kementrian kesehatan c.q. Direktorat Jenderal Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan yaitu dana hibah masuk rekening kementrian kesehatan dan selanjutnya disalurkan ke dinas kesehatan provinsi. Rekening dikementrian kesehatan untuk menampung dana hibah dari donor tersebut dikelola secara terpisah dan bukan merupakan rekening bendahara penerimaan maupun rekening bendahara pengeluaran.

c.       Hibah Barang langsung diterima oleh kementrian Negara/lembaga/pemerintah Daerah

ü  Hibah barang berupa aset tetap (bangunan,kendaraan,alat-alat kesehatan,computer dan sebagainya) mupun aset lancar/barang habis pakai (antara lain berupa vaksin,makanan,kelambu,obat-obatan) diberikan langsung kepada satuan kerja kementrian negara/lembaga /pemerintah daerah dan tidak dilaporkan kepada BUN/BUD kazrena status kepemilikan dan nilai yang belum jelas. Sebagai contoh,badan rehabilitasi dan rekontruksi aceh-nias menerima hibah dalam bentuk kendaraan,peralatan berat dan mesin-mesin untuk membantu pemulihan aceh pasca Tsunami serta penerusan hibah tersebut kepada pemerintah daerah. Contoh selanjutnya adalah kementrian kesehatan menerima hibah red-cross international berupa serum dan vaksin untuk imunisasi masyarakat.

d.      Hibah Jasa Langsung ke Satuan Kerja Instansi Pusat/SKPD

ü  Hibah berupa jasa yang diperoleh satuan kerja instansi pusat maupun SKPD antara lain berupa kegiatan pelatihan,sosialisasi,workshop dan seminar,serta technical assistance bagi masyarakat,yang tidak dapat dicatat dan dilaporkan pada LK karena tak berdokumen pendukung,keterangan nilai hibah,dan syarat akuntansi lain. Sebagai contoh,bantuan dari AusAid kepada kementrian Agama RI untuk mendukung program pengembangan akreditasi madrasah.

e.       Hibah Langsung Bersyarat dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada satker Pemerintah Pusat

ü  kementrian Negara/Lembaga/Satker pusat tertentu mendapat hibah dari Pemerintah daerah berupa uang yang terikat pengunaannya yang masuk dalam mekanisme APBD,tidak melalui BUN,melainkan langsung ke satker penerima. Sebagai contoh,pemerintah daerah tingkat provinsi tertentu member hibah berupa uang ke perguruzan tinggi tertentu yang menurut perjanjian keduanya harus digunazkan untuk pembelian sebidang tanah.

f.       Hibah dari Pemerintah Daerah kepada BUMD/Perusahaan Daerah

ü  Pemerintazh daerah tertentu member hibah berupa uang kepada BUMD/perusahaan daerah yang mazsuk dazlam mekanisme APBD,padahal pemerintah daerah mengharapkan ada manfaat dan keuntungan social yang akan diterima masyarakat dari pemberian hibah dimaksud.

g.       Hibah pemerintah daerah kepada daerah pemekaran

ü  pemerintah daerah induk member hibah berupa uang kepada daerah baru (pemekaran) untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemilukada sesuai amanat dalam undang-undang pemekaran daerah.[5]

Pertanyaan

1.      jelaskan pengertian hibah?

2.      Sebutkan dan jelaskan sumber pendapatan hibah!

3.      Jelaskan criteria pendapatan hibah!

4.      Sebutkan dan jelaskan klasifikasi pendapatan hibah!

5.      Bagaimana mekanisme pendapatan hibah,jelaskan !

6.      Bagaimana pengelolaan hibah ke daerah,jelaskan !

7.      Uraikan permasalahan pengelolaan hibah daerah !

8.      Bagaiman pendapat anda,tentang pengelolaan pendapatan hibah di daerah kalian!

9.      Sebutkan contoh pendapatan hibah di daerah-daerah yang ada di negara kita!

10.  Jelaskan prinsip dasar pemberian hibah ke daerah !

---

[1] http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/30-maksimalkan-dana-hibah-untuk-kepentingan-rakyat.

[2] Buletin Teknis Nomor 13 tentang Akuntansi Hibah

[3] http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1657-cegah-dana-bansos-hibah-dari-penyalahgunaan,diunduh tanggal 16 desember 2014.

[4] Untuk pendapatan hibah yang diteruspinjamkan,pada saat diterima oleh pemerintah pusat dicatat sebagai pendapatan hibah,kemudian pada saat dipinjamkan kepada penerimanya dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan,sementara untuk pendapatan hibah yang diterushibahkan,pada saat hibahkan kepada penerimanya dicatat swebagai belanja hibah.

[5] Bulletin Teknis Nomor 13 tentang Akuntansi Hibah